Flyingboat Kreasi dalam Negeri

Jakarta, Laras Post Online - Indonesia sebagai negara maritim, kebutuhan transportasi laut tentu menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, kebutuhan transportasi laut harus mampu menghubungkan seluruh bagian bangsa di kepulauan Indonesia dalam berbagai medan.  Indonesia Maritime Institute (IMI), selaku organisasi yang aktif dalam mengkritisi dan memaksimalkan teknologi hingga eksplorasi bahari, menilai flyingboat merupakan jawaban dalam kebutuhan transportasi laut. IMi melihat kemampuan flyingboat ideal bagi transportasi laut Indonesia dalam beragam faktor. Direktur Eksekutif IMI, Paongan, mengatakan, "Indonesia sebagai negara kepulauan butuh alat transportasi cepat, untuk itu flyingboat adalah solusi," ujarnya saat jumpa pers, di Tangerang, Sabtu (17/5/2014).  Dia menambahkan, kali ini IMI tidak hanya mengutarakan kebutuhan flyingboat semata tetapi Paongan sebagai inisiator riset tersebut, bersama Dewan Pembina IMI, Laksda TNI Ade Supandi, Andi Arief dan Sudirman Saad berusaha membuat flyingboat secara mandiri.  IMI berhasil menciptakan sebuah flyingboat hasil desain sendiri. "Riset ini sendiri kurang lebih sudah berjalan setahun lalu, jadi kami coba mengembang sendiri dengan ilmu, pengetahuan kami sendiri, jadi kami membuat riset teknologi ini tidak perlu punya duit banyak," ujar Paongan.  Pesawat dengan nama OS-Wifanusa ini didesain dengan lebar sayap 12,8 M dan panjang 13,6 M. Meskipun terlihat lebar dan panjang, pesawat ini dipercaya mampu menempuh jarak 500 Km kondisi full tank dengan kecepatan maksimal 150 km per jam dalam ketinggian 100-150M. Pesawat yang beratnya mencapai 1,3 ton ini menggunakan teknologi Ground Effect Vehicle.(Maslim)

BPN Jakarta Timur Tingkatkan Mutu dengan Terapkan Pelayanan Prima

Kepala Kantor BPN Jakarta Timur, Drs H Lukman Hakim SH (kiri),
Pelayanan One Day Service di wilayah BPN Jakarta Timur (kanan).

JAKARTA, REPORTASE  Indonesia - Kepala Kantor BPN Jakarta Timur, Drs H Lukman Hakim SH sebagai penerima Penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan, akan bekerja keras menjaga mutu dengan menerapkan secara sederhana, yakni pelayanan prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di negara-negara maju kualitas pelayanan terhadap rakyatnya di atas standar minimal.

BPN Jakarta Timur akan me¬ning¬katkan kualitas pelaya¬nan Prima meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu pelaya¬nan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.

b. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kecepatan pelayanan.

c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan 

d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan masyarakat. 

e. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.

f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunujuk/panduan lainnya.

g. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas AC, alat komunikasi, dan lain-lain.

Kepala Kantor BPN Jakarta Timur, Drs H Lukman Hakim SH, Seperti yang dilansir laraspos.com beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya tahun 2014 ini akan berusaha keras untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan sertipikasi PRONA dan sertipikasi UMK. Untuk sertipikasi PRONA, BPN Jakarta Timur mendapat kuota sebanyak 1.000 bidang tanah, sedangkan sertipikasi UMK sebanyak 200 bidang tanah. 

“Kami dari BPN Jakarta Timur akan bekerja keras untuk melaksanakan dua program tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya akan bekerja keras agar tidak terjadi pungutan liar dalam kegiatan sertipikasi PRONA dan UMK ini. Untuk PRONA, biasanya dalam waktu 40 hari, selama datanya lengkap. Satu orang untuk satu bidang. Tidak boleh, satu orang mengajukan dua bidang tanah di kelurahan yang berbeda atau sama. Kita akan melaksanakan kegiatan sertipikasi PRONA antara lain Kelurahan Bambu Apus dan Kelurahan Lubang Buaya,” ungkapnya.

Perlu diketahui, sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Tim Larasita Kantor BPN Jakarta Timur tanggal 26 Pebruari 2014  lalu telah melaksanakan Kegiatan One Day Service (Pelayanan Perubahan Hak dari HGB/HP menjadi Hak Milik tanpa Ganti Blanko) dan Pelayanan Informasi Pertanahan pada Malam Hari, bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Admnistrasi Jakarta Timur.

Kegiatan One Day service dilaksanakan pada jam 10.00 s.d. 14.00 WIB dan Penyerahan Sertipikatnya dilaksanakan pada jam 19.00 s.d. 21.30 WIB, dengan jumlah permohonan sebanyak 111 berkas namun yang dapat diproses dan diserahkan sertipikatnya sebanyak 107 berkas permohonan, sementara yang dibatalkan sebanyak empat permohonan dika¬renakan peruntukkannya untuk Kantor. Pelaya¬nan Informasi Pertanahan pada malam hari dilaksa¬nakan pada jam 19.00 s.d. 21.30 WIB dengan jumlah peserta 135  orang.

Dalam acara pe¬nyerahan sertipikat dan pelayanan infor¬masi pertanahan pada malam hari itu, dikunjungi oleh oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur (Drs. HR. Krisdianto, MM), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta (Djamaluddin, SH, M.Hum), Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta (Dra. Fatimah Saleh, M.Si) dan Camat Kecamatan Matraman serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Drs. Lukman Hakim, SH) selaku penanggung jawab sekaligus sebagai Motivator dan penggerak Kegiatan ini.

Secara simbolis Walikota dan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta didampingi oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menyerahkan Sertipikat Hasil Kegiatan One Day Service masing-masing sebanyak 3 orang dan 4 orang.

Berdasarkan pemantauan MRI Di Kantor BPN Jakarta Timur (23/4/2014) Dalam kesempatan itu, Prasadja  (55) yang mengaku senang ketika datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur. Rasa senang itu bercampur kaget karena tak seperti biasanya dia bisa mendapatkan pelayanan One Day Service (Pelayanan Perubahan Hak dari HGB/HP menjadi Hak Milik tanpa Ganti Blanko) “Temen saya bilang katanya ada pelayanan One Day Service. Awalnya saya nggak percaya, apalagi sama slogan yang ditawarkan One Day Service. Ternyata pas datang benar ya. Saya ingin urus sertifikat jadinya cepat,” ujar Prasadja di Kantor BPN Jaktim, Rabu(23/4).

Menurut Prasadja mengurus Sertifikat HGB No. 834 a/n Suminah istrinya yang berada di Kayu Tinggi RT.009 RW.03 Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. saya tiba di depan loket pukul 10.00 WIB, Prasadja yang ditemani tetangganya Suyoto (56) yang ikut juga mengurus peningkatan sertifikat HGB nya langsung mendapatkan sertifikatnya menjadi sertifikat Hak Milik pada pukul 11.30 WIB.

“Ini pengurusan peningkatan Sertifikat  tercepat yang pernah saya terima. Hanya 1,5 jam. Ini sangat membantu kami,” ungkapnya.

Prasadja berharap pelayanan serupa dapat terus dirasakan masyarakat ke depannya. Tidak hanya sebatas Pelayanan Pengecekan Sertifikat, Peningkatan Hak (RS/RSS), Roya, Pencatatan Blokir, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah saja yang diutamakan BPN Jaktim ini. Melainkan juga meningkatkan pelayanan permohonan hak atas sertifikat tanah.

“Masyarakat yang mengajukan permohonan hak atas sertifikat tanah juga dilayani dan ditingkatkan serta diperbanyak pelayanannya,” imbuhnya. (MRI)

Mahar Koalisi Rp 400-500 Miliar Plus 5 Kursi Menteri?

Oleh : B.Luming H
(Kord.Wartawan Media
Reportase Indonesia)

Pada hasil hitung cepat dan real count Pemilu Legislatif lalu, tak ada satu pun partai politik yang memperoleh suara mayoritas, sehingga Koalisi pun Gencar dilakukan. Tiga partai yang berhasil mencapai suara diatas 10 persen namun dibawah 20 persen, yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan Gerinda terus menjalin komunikasi dengan Partai papan tengah untuk memuluskan langkah calon Presidennya masing-masing. Namun kabarnya politik “dagang sapi”atau politik transaksional juga terjadi pada pemilu 2014 ini bahkan dengan harga hingga 10 kali lipat dibanding pemilu 2009. benarkah?

Jelang  Pilpres 9 juli mendatang, suhu politik kian memanas partai politik semakin gencar melakukan aksi Koalisi, apabila hasil pemilu legis¬latif 9 april lalu ternyata tidak satu partai pun yang mencapai 20 persen suara berdasarkan hasil perhitungan cepat (quick count) hampir seluruh lembaga menempatkan PDI-P Golkar dan Gerinda sebagai tiga besar pemenang Pileg 2014. tidak ada dominasi salah satu partai sebagai pemenang hanya terpaut 4 persen dan Golkar yang menempati urutan yang ke-2 dan 8 persen dengan Gerinda yang menempati urutan yang ke-3.

Hasil Pileg 2014 ini pun membuat tidak adanya partai yang dapat mengusung sendiri calon presiden dalam pemilihan umum presiden (Pilpres) juli nanti, karena tidak ada yang dapat memenuhi presidential threshold (PT) 20% untuk kursi DPR dari total jumlah kursi di senayan dan 25% perolehan suara nasional dalam pileg sesuai dengan undang-undang (UU) No. 42 tentang pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2008. artinya untuk mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) partai memerlukan dukungan dari partai lain untuk memenuhi PT yang di syaratkan, sehingga jalan yang harus ditempuh adalah koalisi.

Tak heran partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) langsung melakukan aksinya berkoalisi dengan partai lain agar bisa mengajukan calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden juli mendatang. Setelah melakukan pertemuaan dengan partai lain PDI-P pun akhirnya berkoalisi dengan partai Nasdem.

Begitu pun partai lain yang memiliki perolehan suara di bawah 20% sehingga mau tidak mau partai-partai ini harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Selain agar dapat mengusung Capres dan Cawapres, koalisi antara partai ini menjadi sangat penting untuk mengatur kekuatan di parlemen partai nantinya. Seperti halnya partai Gerinda yang sempat akan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) namun ketua Majelis syariah Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) KH. Maimun Zubair, meminta pengurus pusat PPP tidak menentukan koalisi terlebih dahulu dengan partai lain dengan waktu dekat.

Dibandingkan dengan PDI-P dan Gerinda, partai Golkar terkesan belum bergerak untuk membuka pendekatan antara partai meski demikian, beberapa waktu lalu partai Golkar tidak akan berkoalisi dengan parta PDI-P pada pemilihan umum 2014 hal itu karena PDI-P telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sebagai calon Presiden. Padahal partai Golkar Juga sudah mengusung ARB sebagai Capres. Partai Golkar membentuk poros baru koalisi partai politik (parpol) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2014 yang diberi nama Aliansi Rakyat Bersatu (ARB).

Poros ARB tersebut menambah daftar poros parpol lainnya yang beredar, seperti poros tengah, poros parpol pedukung capres Jokowi dan Poros pedukung Prabowo presiden. Ada pula partai islam di papan tengah yang membuat wacana koalisi partai islam pasca-pileg. Namun poros partai islam masih dinilai sulit, karena belum memiliki tokoh yang akan dicapreskan.

Pada Pileg 2014, suara yang diperoleh keempat partai Islam (PPP, PKB, PAN, PKS) meningkat dibanding hasil Pileg 2009. Hanya saja perolehan suara itu masih jauh dari cukup untuk bisa mengusung sendiri pasangan Capres dan Cawapres. Meski pun demikian, jika partai-partai Islam itu mau bersatu, mereka bisa mengusung pasangan Capres/Cawapres sendiri. Gabungan partai-partai Islam memiliki lebih dari 31% suara, jauh di atas 25% yang dipersyaratkan untuk memenuhi presidential threshold.

Politik Dagang Sapi

Di tengah gencarnya proses komunikasi politik antara Parpol untuk membentuk koalisi, lobi-lobi politik pun giat dilakukan. Tak pelak politik dagang sana-sini sudah menjadi rahasia umum koalisi partai politik identik dengan politik transaksional atau dagang sapi. Kian suburnya praktek politik dagang  sapi lantaran tidak signifikannya partai politik memperoleh suara pada pemilu legislatif 2014.

Kabar jalinan komunikasi antar parpol untuk membentuk koalisi jelang pilpres 2014 ini berjalan cukup alot. Di kalangan Capres mengatakan koalisi saat ini tampak tidak bergerak lantaran terjadi “praktek” dagang sapi dengan harga gila-gilaan. Kalau dulu harga sebuah partai sekisar Rp 30 sampai Rp 50 miliar plus jatah kursi menteri, sekarang harga lima tahun lalu itu sudah naik sampai 10 kali lipat plus masih meminta jabatan menteri atau sekitar Rp 400-500 miliar.

Tak hanya uang mahar tawar menawar kekuasaan seperti akan masih terjadi menjelang pilpres mendatang parpol yang memiliki suara signifikan pada pemilu leggislatif (Pileg) 9 april lalu tentu mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dari banyak parpol yang terang- terangan meminta jatah calon wakil Persiden sebagai syarat berkoalisi dengan parpol memiliki jumlah suara lebih besar.

DPP PKB sebelumnya dikabarkan meminta posisi calon wakil Presiden dalam koalisi untuk pemilu Presiden mendatang, permintaan itu juga sudah disampaikan PDI-P saat petinggi partai bertemu beberapa waktu lalu. Namun kemudian hal itu di bantah oleh PKB dari pengalaman pemilu 2009, partai mendukung SBY - Budiono terpecah soal jatah menteri di kabinet sebagian partai secara terang-terangan me¬minta SBY melibatkan mereka di kabinet  sepenuhnya kepada SBY.

Koalisi memang cukup dalam memenangkan capres yang diusung partai politik. Seperti di tahun 1999 pasca-reformasi partai amanat nasional (PAN) dan partai persatuan pembangunan (PPP) memelopori terbentuknya sebuah koalisi poros tengah yang merupakan koalisi partai-partai secara ideologis berbasis partai islam pada waktu itu, akhirnya sukses menempatkan KH. Abdurahman Wahid (GUSDUR) sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia. Koalisi poros tengah ini terbentuk karena PDI-P yang pada waktu itu sebagai partai pemenang di pemilihan umum legislatif tahun 1999 dengan perolehan 153  kursi dari 500 kursi di DPR (33.7%) merasa percaya diri sehingga enggan untuk membuka pintu koalisi kepada partai manapun, akhirnya muncul inisiatif dari PAN dengan Amin Rais-nya bersama PPP membentuk koalisi partai-partai islam.

Di tahun 2004 pada saat pemilihan presiden secara langsung pertama kali, partai Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif pada saat itu dan mengusung H. WIRANTO SH, Ir H. SALAHUDIN WAHID harus mengakui keunggulan pasangan H. susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Drs H. Muhamad Jusuf Kalla (JK) yang didukung oleh Partai minoritas pada saat itu (PARTAI DEMOKRAT, PBB, dan PKPI) sehingga pada Pilpres putaran ke-2 terjadi koalisi yang lebih besar untuk melawan calon dari partai PDI-Perjuangan yaitu Mega Wati Soekarnoputri dan KH Hasyim Muzadi, partai Golkar, PKB PPP dan PKS pun menjadi koalisi yang disebut koalisi kerakyatan yang memenangkan SBY-JK.

Begitu pun di tahun 2009, ketika dominasi di PILEG dikuasai tiga partai, partai demokrat (20,85%), partai Golkar (14,45%) dan PDI-P (14,03%) memunculkan konfigurasi persaingan di pilpres dengan koalisi pendukungnya SBY - Budiono didukung oleh (partai Demokrat, PKB, PKS, PAN dan partai-partai kecil lainnya), JK - Wirato  didukung oleh (Golkar, Hanura, PKNU, BARNAS, PDK) Mega Wati – Prabowo Subianto (PDI-P, Gerinda, serta partai partai kecil berbasis nasionalis) hasil pilpres 2009 terjadi hanya satu putaran dan kembali memenangkan SBY sebagai Presiden RI yang pada akhirnya membentuk suatu koalisi besar dalam pemerintah, termasuk Golkar.

Praktek koalisi untuk pilpres pada Juli mendatang dimungkinkan, sebab Undang-Undang menyatakan bahwa parpol yang boleh mencalonkan Capres / Cawapres harus mencapai 20% dari total kursi DPR jika tidak mencapai target maka harus koalasi. “Nah dalam koalisi sangat rentan terjadinya praktek “dagang sapi” alih-alih melakukan power sharing tapi terdapat jual beli suara, untuk mencapai boarding pass. Di sisi lain system politik di indonesia tidak memungkinkan partai bergerak sendiri sekali pun sudah mencapai target 20% karena itu partai harus berusaha mencapai suara terbanyak.

Menanggapi kabar yang menyebut mahar koalisi partai antara 30-50 miliar pada tahun 2009 yang kemudian naik 10 kali di tahun 2014 ini mencapai Rp 500 miliar, menurutnya menjadi hal yang wajar karena memang system politik Indonesia menciptakan peluang transaksional. Dengan kondisi seperti ini maka kita layak untuk tidak percaya jika ada politisi yang menyatakan bahwa mereka berkoalisi karena sikap idealisme atau bahkan tidak akan berbagi-bagi kursi.

Mengenai dampak dari praktek tersebut menurut Agung Auprio ada tiga hal, pertama jika politik transaksional yang melibatkan jumlah uang yang luar biasa besar terjadi maka sesungguhnya Negara ini dikuasai oleh mafia, karena boleh jadi mahar yang luar biasa itu berasal dari mafia internasional yang di mana nantinya berlaku adigium “tidak ada makan siang gratis.”

Kedua tidak ada lagi idealisme bagi elite politik yang hanya memahami politik sebagi who get what. Sementara dimensi etis dan idiologis digadaikan. Ketiga, teori-teori politik akan runtuh jika berhadapan dengan politik uang seperti kasus ini. “Sayangnya bagi peneliti atau ilmuan, politik sangat sulit untuk membentuk rumor tersebut karena tingkat kerahasiaan yang tinggi. Ibaratnya mereka hanya dapat mengendus bau kentutnya saja tapi tidak mampu untuk menangkap orang yang kentut itu. Karena terlalu banyak orang, oleh karena itu, saya setuju dengan gagasan untuk menyatakan politik transaksional ini sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga KPK punya kewenangan untuk menyadap dan menangkap para elite politik dan mafianya,” ujar Agung Suprio.

Membantah

Politisi PKS Fahri Hamzah membantah adanya permintaan Mahar sebesar Rp 500 miliar untuk memberi dukungan kepada salah satu partai. Itu fitnah kita koalasi karena visi dan misi. Untuk saat ini PKS. Belum menentukan berkoalisi dari partai mana,” pungkasnya. Bantahan yang sama juga dikatakana politisi PKB, Marwan Jafar terkait kabar menyatakan adanya permintaan mahar sebesar 400 miliar bila ingin mendapat dukungan dari PKB, “sama sekali tidak benar dan Fitnah,” ujarnya. (***)

Mengenal Singkat Apa Itu Tower BTS?

JAKARTA, REPORTASE Indonesia - Kita pasti sering mendengar kata “BTS” ketika membicarakan tentang telekomunikasi. Seringkali juga, BTS atau Tower Pemancar menjadi ‘kambing hitam’ yang dipersalahkan ketika sinyal handphone kita bermasalah, telepon putus-putus dan sebagainya. Apa itu BTS? Bagaimana cara kerja suatu BTS? Berikut ini Cell2Line coba perkenalkan secara singkat kepada Anda.

Pengertian Umum BTS

BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station. BTS merupakan suatu elemen dalam jaringan seluler (Cell Network) yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari handphone pengguna (MS/Mobile Station). Tanpa adanya BTS, atau ketika BTS terdekat di lokasi Anda bermasalah, bisa dipastikan sinyal yang diterima oleh MS ikut bermasalah seperti sinyal hilang, blank spot, telepon putus dan sebagainya. BTS secara umum berbentuk menara pemancar dengan ketinggian bervariasi antara 40 - 75 meter, menyesuaikan kondisi geografis dan luas jangkauan jaringan yang dituju. Selain berbentuk menara pemancar, ada juga “BTS Roof Top”, yaitu antena pemancar yang umumnya diletakkan di atap gedung bertingkat dengan ketinggian tertentu. Selain itu, ada lagi BTS yang biasa kita lihat ketika terjadi bencana alam di suatu daerah , yaitu perangkat Mobile BTS yang digunakan untuk melayani kebutuhan telekomunikasi di daerah yang tidak tercover BTS konvensional secara temporary. 

Dalam suatu area BTS, secara umum terdiri atas: menara pemancar segi empat (ada pula yang berbentuk segitiga / triangle), antena pemancar, kabel - kabel, dan sebuah shelter (berbentuk seperti rumah-rumahan di bawah tower). Di dalam shelter ini terdapat berbagai perangkat utama BTS itu sendiri, yang berbentuk seperti lemari dengan rak-rak mesin di dalamnya. Biasanya terdapat juga lemari rectifier (supply power), berbagai perangkat electronik dan mekanikal lainnya. Suatu area cakupan pemancar dari BTS biasa disebut Cell, secara umum satu BTS mampu mencakup hingga 8 - 10 Km jarak udara jangkauan sinyal dalam radius 360 derajat. Sementara, Mobile BTS terdiri dari komponen seperti BTS konvensional hanya saja dalam skala yang lebih kecil dan dapat dipindahkan

Konfigurasi Teknik

BTS merupakan suatu elemen dari topologi core network GSM dan CDMA. BTS termasuk dalam subkomponen dari BSS (Base Station Subsystem), yang  terdiri juga dari BSC (Base Station Controller). Secara umum beberapa BTS dikontrol oleh satu BSC, yang kemudian seluruh alur telekomunikasi disalurkan ke MSC (Mobile Switching Center). Untuk bab BSC, MSC dan core network lainnya akan kita bahas di artikel selanjutnya.

BTS berhubungan dengan MS melalui air-interface dan berhubungan dengan BSC dengan menggunakan A-bis interface. BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver - receiver) sinyal komunikasi dari/ke MS serta menghubungkan MS dengan network element lain dalam jaringan GSM (BSC, MSC, SMS, IN, dsb) dengan menggunakan radio interface. Secara hirarki, BTS akan terhubung ke BSC, dalam hal ini sebuah BSC akan mengontrol kerja beberapa BTS yang berada di bawahnya. Karena fungsinya sebagai transceiver, maka bentuk fisik sebuah BTS pada umumnya berupa tower dengan dilengkapi antena sebagai transceiver, dan perangkatnya. Fungsi dasar BTS adalah sebagai Radio Resource Management, yaitu melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan :

• Assigning channel ke MS pada saat MS akan melakukan panggilan telepon.

• Menerima dan mengirimkan sinyal dari dan ke MS, juga mengirimkan/menerima sinyal dengan frekuensi yang berbeda-beda dengan hanya menggunakan satu antena yang sama.

• Mengontrol power yang di transmisikan ke MS.

• Ikut mengontrol proces handover, yaitu proses perpindahan panggilan (MS sedang mobile) dari satu sectoral ke sectoral lainnya.

BTS mempunyai peranan yang sangat besar dalam topologi jaringan provider telekomunikasi. Oleh karena itu, tidak heran jika provider menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk membuat, mengelola dan memperbaiki satu BTS. Indosat, sebagai salah satu provider telekomunikasi terbaik di Indonesia mendedikasikan kualitas layanan jaringan dengan memperluas cakupan BTS, serta perawatan dan perbaikan BTS oleh teknisi enginer yang handal.

Cell2Line, yang merupakan Solusi Tepat Telepon Hemat dari PT SMT Indosat, hadir dengan lisensi Fixed Wireless Access (FWA). Cell2Line mampu beroperasi dan melayani kebutuhan telekomunikasi di perusahaan Anda dengan sangat baik melalui sinyal CDMA berkualitas yang dipancarkan langsung dari BTS Indosat terdekat dari lokasi Anda. Jadi, tidak perlu diragukan lagi kualitas jaringan Cell2Line senantiasa dikembangkan dan dikelola dengan sangat baik untuk kepuasan pelanggan. Sumber http://mycell2line.com/ (B.Luming/Darmadi/MRI)

Ratusan Miliar Dana PNPM Mandiri Dikorupsi

Sujana Royat

JAKARTA, REPORTASE Indonesia - Dana Program Nasional Pem¬berdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan sejak 2004 diduga dikorupsi  kelompok masyarakat penerima dana, yang nilainya mencapai Rp250 miliar.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang juga Tim Pengendali PNPM Mandiri Sujana Royat.

“Rp250 miliar itu akumulatif sejak PNPM dilaksanakan,” kata Sujana saat acara Rembuk Rasa Antikorupsi di ballroom Hotel Yusro, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2014).

Menurut dia, kasus korupsi tersebut sudah masuk ranah hukum. Sedangkan dalam penyelesaian nonlitigasi tercatat ada Rp35,9 miliar yang diduga diselewengkan. Dari Rp35,9 miliar tersebut baru dikembalikan Rp2,2 miliar. Adapun Rp33,3 miliar masih dalam proses. “Penyelesaian korupsi di PNPM ada dua, melalui litigasi (ranah hukum) dan nonlitigasi atau kearifan lokal,” katanya.

Nilai dana yang disalahgunakan itu, menurut Sujana, masih jauh dibanding anggaran PNPM yang setiap tahun mencapai Rp 10-11 triliun atau total sekitar Rp 56 triliun sejak diluncurkan hingga sekarang. “Ada banyak modus yang dilakukan, termasuk membuat kegiatan fiktif,” katanya.

Pada 2013 tercatat ada 22 kasus penyalahgunaan dana PNPM dengan nilai kerugian masing-masing di atas Rp1 miliar. “Ini tidak bisa ditoleransi. Kami minta dukungan masyarakat dan KPK untuk mengawasi,” katanya.

Acara Rembuk Rasa Antikorupsi itu menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  Bambang Widjojanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, K.H. Salahudin Wahid (Gus Solah), dan budayawan Sudjiwo Tedjo.

Bambang Widjojanto mengapresiasi kerja sama dengan PNPM untuk mencegah potensi korupsi di masyarakat. “Harus kita bangun kearifan lokal untuk mencegah korupsi,” katanya.

Menurut Bambang, peran tokoh yang paham soal hukum sangat membantu pemberantasan korupsi di masyarakat. “Mereka ini informal leader dan bisa disebut sebagai paralegal atau orang yang punya kemampuan di bidang hukum meski tidak berlisensi sebagai advokat atau pengacara,” katanya 

Ketua BKM Di Tangerang Diduga Selewengkan Dana PNPM Replikasi

Ditempat terpisah, dugaan penyelewengan dana PNPM juga terjadi yang pernah dilansir di Bantenpost.com beberapa waktu lalu, bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi Kabupaten Tangerang pada bulan April 2013 lalu mendapatkan anggaran sebesar Rp.46,5 miliar dan di distribusikan ke 29 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) se-Kabupaten Tangerang, diduga sarat dengan penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum-oknum BKM.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua ini, BKM “Karya Bersama” diketahui mendapatkan pagu sekitar Rp.655 juta untuk melaksanakan 22 kegiatan melalui KSM-KSM yang berada di wilayah Kelurahan Bencongan. Akan tetapi pagu yang telah di percayakan kepada BKM  “Karya Bersama”, yang seharusnya di pergunakan dengan sebaik baiknya untuk 22 kegiatan tersebut yang sesuai dengan pengajuan dari KSM, tidak berjalan dengan semestinya. 

Bahkan beberapa kegiatan, di duga fiktif dan tidak terealisasi sesuai dengan anggaran yang di dapatkan masing masing KSM. Beberapa kegiatan yang di duga fiktif adalah penyediaan gerobak sampah 2 unit dengan anggaran sebesar Rp.20 juta di peruntukan RW 21 Kelurahan Bencongan melalui KSM bersih, pembangunan pos RW 04 dengan anggaran Rp.15 juta melalui KSM borobudur.

Anehnya lagi, diduga ada kegiatan yang menyalahi aturan daripada dana PNPM Replikasi, seperti usaha galon air dengan nilai Rp.50 juta melalui KSM Air yang berada di luar dari kelurahan bencongan, melainkan sudah masuk wilayah Kota Tangerang serta ada beberapa item kegiatan lagi yang di duga berada di luar wilayah Kelurahan Bencongan, aduh gusti.!.

Ketua BKM “Karya Bersama”,  Asep yang juga ketua RW 21, saat dikonfirmasi guna dimintai keterangannya untuk menjelaskan tentang temuan di lapangan ini, tidak pernah ada di tempat alias sibuk, sementara itu, Marsudi, ketua RW 17, sekretaris merangkap bendahara BKM “Karya Bersama”, setali tiga uang dengan sang ketua.

Sementara Kepala Kelurahan Bencongan, Muhidin, tidak dapat menjelaskan secara terperinci tentang kegiatan tersebut, dia malah meminta untuk menghubungi Ketua BKM.

Terpisah Kasubid BKP3M, Joko mengatakan hal ini seharusnya tidak terjadi, apalagi sampai ada pagu wilayah setempat, ternyata kegiatannya ada di luar wilayah kelurahan tersebut.

“Tolong buatkan surat resmi yang di tujukan kepada kepala BKP3M, agar kami lebih mudah memanggil pihak terkait atau oknum yang melakukan, untuk mendapatkan penjelasan,” tegas Joko.

Sementara itu, Kabid BKP3M, Jeni, mengatakan memang pelaksanaan PNPM Replikasi tahun 2013 tidak di dampingi fasilator, karena fasilator tidak lagi di cantumkan pembuatan anggaran program ini.

Untuk diketahui, salah satu tujuan program PNPM Replikasi ini adalah percepatan penanggulangan kemiskinan dan penggangguran di Kabupaten Tangerang, karena itu program yang di buat harus betul betul tepat sasaran, bukan untuk mempertebal kantong pribadi masing masing.

Masyarakat Butuh Transparasi Rencana Kerja BKM/LKM 

Apakah BKM/LKM ?

BKM/LKM adalah singkatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang  merupakan nama “jenerik” atau istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan  kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat Kelurahan/ Desa.  Dengan kalimat lain dapat dikatakan BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif  dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran  utama sebagai dewan pengambilan keputusanyang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. 

BKM/LKM disamping sebagai dewan pengambilan keputusan juga untuk  menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun  yang bersumber dari luar (channeling), dalam upaya menanggulangi berbagai  persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan. BKM/LKM juga merupakan 

jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warga di tingkat desa/kelurahan dalam  musbangdes/kelurahan. 

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN BKM/LKM

Proses pembentukan BKM/LKM

Tahap ke 1: Sosialisasi organisasi masyarakat warga dan institusi kepemimpinan kolektif 

Sosialisai ini dapat dilakukan sesuai dengan tahapan siklus kegiatan di tingkat masyarakat yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator masyarakat Proses ini seiring dengan penyadaran masyarakat akan persoalan kemiskinan yang mereka hadapi dan perlunya berorganisasi maka secara intensif dilakukan sosialisasi melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discussion/FGD) mengenai organisasi masyarakat warga dan perlunya lembaga/institusi kepemimpinan kolektif yang mengakar dan diakui kemanfaatannya oleh warga masyarakat. Fokuskan diskusi mengenai prinsip dasar, substansi serta peran, tugas pokok dan fungsi dari lembaga kepemimpinan yang mampu mewakili dan mengemudikan organisasi masyarakat warga. 

Hasil : Pemahaman masyarakat akan “makna BKM/LKM” sebagai lembaga kepemimpinan kolektif masyarakat warga. 

Tahap ke 2: Penilaian kelembagaan masyarakat yang ada 

Berangkat dari pemahaman akan makna BKM/LKM sebagai lembaga masyarakat yang berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif warga, lakukan diskusi refleksi dengan memilih perkara (issue) kritis untuk melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga yang ada apakah telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga. Tuangkan hasil masukan masyarakat mengenai profil dan potret (potensi serta kelemahannya) masing-masing lembaga dalam kaitan kesesuaian dengan makna substantif BKM/LKM. 

Tahap ke 3: Penetapan kebutuhan BKM/LKM 

Berdasarkan profil potensi dan kelemahan lembaga-lembaga tersebut, dilakukan serangkaian rembug warga mulai dari tingkat RT dan RW atau dusun di seluruh lokasi kelurahan sasaran. Membahas dan menyepakati bersama, apakah lebih baik memampukan lembaga yang ada sebagai BKM/LKM atau membentuk lembaga BKM/LKM baru. Apabila masyarakat memutuskan untuk membangun institusi baru, maka proses pembangunan BKM/LKM diawali dengan pembahasan AD (Anggaran Dasar) di masing-masing RT/RW, dusun hingga tingkat kelurahan untuk menyepakati aturan dan anggaran dasar BKM/LKM. Sedangkan apabila masyarakat memutuskan untuk memampukan lembaga yang ada sebagai BKM/LKM, maka Relawan Masyarakat dan Tim Fasilitator secara intensif memfasilitasi masyarakat untuk meninjau ulang, merestrukturisasi dan menyesuaikan AD lembaga tersebut agar memenuhi ciri dan sifat sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat warga sesuai ketentuan PNPM - MP. 

Tahap ke 4 : Pendirian dan pemilihan anggota BKM/LKM 

Bila pilihan masyarakat jatuh padapembentukan lembaga BKM/LKM baru dan menyepakati draft AD -nya, maka lakukan pula rembug warga untuk pemilihan anggota BKM/LKM secara langsung dari mulai tingkatbasis (RT/Dukuh) dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Penetapan kriteria anggota BKM/LKM. 

Fasilitator melakukan pendampingan dalam pembahasan kriteria anggota tersebut, dengan melakukan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) tentang “Kepemimpinan Masyarakat” agar warga mampu merumuskan kwalitas seorang pemimpin yang dapat dipercaya untuk mengemban amanat masyarakat !  Fokus utama DKTadalah penyadaran akan perlunya nilai-nilai luhur dari seorang pemimpin, bukan pada kemampuan dan pengalaman, atau jabatan seseorang saat ini dll. Tekankan bahwa kriteria tersebut dapat dimiliki oleh pria maupun wanita, tua atau muda, kaya atau miskin dll. Kriteria ini sudah harus dirumuskan pada saat penyusunan Anggaran Dasar.

• Langkah-langkah Pemilihan anggota BKM/LKM 

Atas dasar kriteria yang telah disepakati masyarakat, selanjutnya dilakukan pemilihan sebagai berikut : 

Pada dasarnya keberhasilan BKM/LKM pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana BKM/LKM tersebut dibentuk. Oleh sebab itu proses dan prosedur pembentukan BKM/LKM menjadi sangat penting. 

1. Siapakah yang berhak memilih anggota BKM/LKM

Anggota BKM/LKM pada dasarnya dipilih oleh warga dewasa kelurahan/desa yang bersangkutan baik pria maupun perempuan. 

1. Bagaimana cara memilih anggota BKM/LKM

Dilakukan mulai tingkat basis seperti tingkat RT/dukuh dimana rekam jejak seseorang diketahui, RW (bila diperlukan karena jumlah RT terlalu banyak maka dapat dilakukan penyaringan lagi di tingkat RW) dan kelurahan/desa

Tingkat RT/Dukuh 

Pemilih

Semua warga RT yang sudah dewasa (kriteria dewasa dapat ditetapkan sendiri) 

Yang dipilih

Semua warga RT yang dewasa yang memenuhi kriteria seperti tersebut di atas dan tinggal di RT yang bersangkutan. 

Proses pemilihan

1.  tiap pemilih (harus pria dan wanita) memilih 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan) orang-orang yang tinggal di RT yang bersangkutan yang memenuhi kriteria tersebut di atas dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia, tanpa calon, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu. 

2. dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka dihadapan warga RT yang bersangkutan 

3. warga yang terpilih di tingkat RT ini kemudian dipilih, berdasarkan perolehan suara mulai dari yang terbanyak, sejumlah yang ditentukan menjadi Utusan RT. Jumlah Utusan RT ini sebelumnya disepakati di tingkat Kelurahan/Desa dan kemudian disusun dalam bentuk panduan oleh Fasilitator. 

Tingkat RW 

Pemilihan ditingkat RW sebenarnya adalah pilihan (optional) bila jumlah utusan RT sangat banyak karena jumlah RTnya banyak sehingga tidak mungkin langsung dilakukan di tingkat kelurahan. Intinya pemilihan tingkat RW adalah untuk menyaring lagi Utusan RT terpilih untuk menjadi utusan RW 

Pemilih

Semua warga Utusan RT 

Yang dipilih

Adalah semua warga Utusan RT yang terpilih. 

Proses pemilihan

a) setelah semua Utusan RT berkumpul di tingkat RW kemudian tiap Utusan RT memilih 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan) diantara anggota Utusan RT dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia, tanpa calon, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu. 

b) dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka dihadapan seluruh Utusan RT dan terbuka untuk warga RW yang bersangkutan 

c) semua warga yang dipilih di tingkat RW ini kemudian menjadi Utusan RW Jumlah Utusan RW ini sebelumnya disepakati di tingkat kelurahan/desa dan kemudian disusun dalam bentuk panduan oleh Fasilitator Masyarakat. 

Tingkat Kelurahan/Desa 

Pemilih

Semua anggota Utusan RT atau Utusan RW bila jumlah Utusan RT terlalu besar. 

Yang dipilih

Adalah semua anggota Utusan RT/RW dgn tidak menutup kemungkinan warga yang belum termasuk dalam Utusan RT/RW tetapi memenuhi syarat. 

Dengan kata lain tiap anggota Utusan RT/RW memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 

Proses pemilihan

a) setelah tiap warga Utusan RT/RW berkumpul di kelurahan/di balai desa sesuai waktu yang disepakati, kemudian tiap warga Utusan RT/RW memilih 3 s/d 5 nama (sesuai kesepakatan) diantara Utusan RT/RW dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia, tanpa calon, tanpa kampanye atau upaya mempengaruhi untuk memilih orang tertentu. 

b) dikumpulkan dan dilakukan tabulasi secara terbuka dihadapan Utusan RT/RW dan terbuka untuk seluruh warga kelurahan/desa yang bersangkutan 

c) dari jumlah suara yang masuk dipilih 9 s/d 13 orang dengan suara yang terbanyak sebagai anggota BKM/LKM 

d) selanjutnya para anggota BKM/LKM terpilih dapat memilih koordinator 

Kemudian BKM/LKM dapat membentuk Sekretariat, dan unit-unit satuan pelaksana dan memilih serta mengangkat penasehat sesuai kebutuhan. Bila ternyata pilihan masyarakat jatuh pada memampukan lembaga yang ada maka bila diperlukan, keanggotaan pimpinan kolektif dapat dilakukan peremajaan atau penggantian dengan tata cara sebagaimana layaknya pemilihan anggota BKM/LKM. 

= LUMING/HBS/MRI

Jalan Kandang Sapi Selalu Tergenang Air, Akan Segera Dibeton

Jakarta, REPORTASE Indonesia - Musim penghujan sudah berlalu, namun masih  meninggalkan masalah bagi pengguna jalan dan warga sekitar, musim banjir lalu banyak mengakibatkan jalan-jalan berlobang dan aspal mengelupas, walaupun dari tim Penanggulangan Banjir dari Sudin PU Jakarta Timur sudah mengerjakan penutupan jalan yang berlobang pasca banjir, namun hanya bertahan hitungan jari, disebabkan jalan lebih rendah dari saluran air, hal ini terjadi di Jalan Kandang Sapi RW.06 Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, jika anda sedang melintas di  Jl Kandang Sapi, Cakung Timur diharapkan untuk waspada dan berhati - hati. Ya, lantaran diguyur hujan walaupun sebentar mengakibatkan  genangan air setinggi +30 cm,  menyebabkan sejumlah aspal di jalan tersebut mengalami kerusakan. Agar tidak jatuh korban, warga pun berharap instansi terkait segera memperbaiki jalan tersebut.  

Togan. S (52), warga RW.06, mengatakan, jika hujan sebentar saja jalan kandang sapi sudah tergenang air setinggi + 30 Cm kondisi ini diperparah saluran air yang sudah penuh dengan lumpur dan sampah dan jalan lebih rendah dari saluran, akibatnya jalan terus digenangi air jika turun hujan. “Jalannya sangat berbahaya, karena lubangnya tertutup genangan air. apalagi jalan sering dilewati kendaraan besar. Saya harap segera diperbaiki,” harapnya. Kamis (29/4).

Ketua RW.06 Kelurahan Cakung Timur, H. Hasan, S,HS, mengatakan, pihaknya telah menerima banyak laporan dan keluhan warga terkait dengan kerusakan Jalan Kandang Sapi Cakung Timur. ‘Kami akan segera membuat surat laporan ke Sudin PU Jalan Walikota Jakarta Timur, klu untuk  usulan perbaikan jalan ini dari tahun lalu sudah dimasukan melalui Musrenbang Tingkat RW, berdasarkan informasi yang saya terima, dalam waktu dekat akan segera ada perbaikan jalan Kandang Sapi karena sudah  masuk dalam anggaran perbaikan Sudin PU Jakarta Timur tahun  anggaran 2014”. Ujarnya.

“Untuk perbaikan Jalan Kandang Sapi Sudah direncanakan perbaikan menggunakan sistem betonisasi, karena itu lebih tahan air, info yang kami terima” ujar H.Hasan Ketua RW.06 Cakung Timur. =B.Luming/MRI  

May Day, KSPI Deklarasikan Dukung Prabowo Sebagai Presiden

Capres Prabowo Subianto mendatangani kontrak politik dengan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. KSPI menuntut Prabowo memenuhi 10 tuntutan buruh jika terpilih sebagai presiden.

JAKARTA, REPORTASE Indonesia - Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto hari ini berorasi di depan puluhan ribu buruh di Gelora Bung Karno. Momen ini tentu sangat tepat untuk menggalang dukungan dari para buruh. Apakah Prabowo hanya memanfaatkan momen ini?

Ketum Partai Gerindra Suhardi yang juga mendampingi Prabowo hari ini tak ambil pusing tentang anggapan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa isu buruh dan outsourcing sudah lama dibahas di partainya.

“Ya tentu semua orang boleh berkomentar apa saja, tetapi sudah sering sekali mereka berdiskusi dengan kita. Guru honorer sering berdiskusi,” kata Suhardi di Gelora Bung Karno, Kamis (1/5/2014).

Suhardi menuturkan bahwa Gerindra sudah memperjuangkan isu outsourcing sejak lama. Tetapi tentu saja untuk pemenuhannya harus direalisasikan dalam UU.

“Kita akan menaikkan pendapatan mereka, jauh lebih manusiawi, supaya pengusaha juga maupun buruh punya kesempatan dinamis, mereka jadi sama-sama terlindungi,” kata Suhardi saat ditanya tentang strategi menghapus outsourcing.

Terkait pemenuhan 10 tuntutan yang diajukan oleh para buruh, Suhardi mengatakan bahwa akan ada diskusi lanjutan. Dalam diskusi tersebut, poin-poin yang ada akan disepakati. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, ribuan buruh hari Kamis (1/5) turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kesejahteraan buruh. Di Jakarta mereka melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara.

Pada Hari Buruh pertama yang dijadikan hari libur ini, buruh kembali mengajukan 10  tuntutan diantaranya menaikkan upah minimum  sebesar 30 persen pada tahun 2015  dan kebutuhan hidup layak menjadi 84 item dengan tetap menjaga peningkatan daya beli buruh.

Jaminan pensiun juga diminta para buruh diterapkan pada Juli 2015 dan menghapus. outsourcing atau alih daya. Peringatan buruh sedunia kali ini berbeda dengan peringatan sebelumnya karena di tahun politik 2014 ini, sejumlah serikat pekerja mulai mendeklarasikan calon presiden yang didukungnya.

Konfederasi Serikat Pekerja  Indonesia (KSPI) dalam memperingati hari buruh telah mendeklarasikan untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Pendeklarasikan itu dilakukan di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Said Iqbal mengatakan, para buruh meneguhkan niat dan merapatkan barisan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014. Menurutnya, Prabowo dapat menghapus kemiskinan yang mendera kaum buruh.

Prabowo lanjut Said juga berjanji akan memenuhi tuntutan buruh jika terpilih menjadi presiden. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menantang para capres seperti Aburizal Bakrie, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk memenuhi 10 tuntutan mereka  . Namun hanya capres  dari Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan Mayday.

“Kita sudah mengundang Jokowi, ARB (Aburizal Bakrie, red.) tetapi hanya Prabowo Subianto yang bersedia melakukan kontrak politik maka dipastikan Prabowo adalah calon Presiden yang akan didukung oleh buruh, guru, tenaga honor dan seluruh komponen yang bergabung dalam Gerakan KSPI secara bersama-sama,” ungkap Said.

Sementara, juru bicara Partai Gerindra Arif Poyuono memastikan partainya akan memihak dan memenuhi tuntutan buruh apabila Prabowo terpilih menjadi Presiden.

Arif mengatakan, “Yang terpenting tahun depan Prabowo jadi Presiden kenaikan upah buruh itu akan didasarkan pada komponen hidup yang layak dan kita akan mengubah sistem kerja, sistem ekonominya.”

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  Sofyan Wanandi menilai seharusnya buruh jangan dipolitisasi secara praktis. Serikat buruh menurutnya harus memperjuangkan kesejahteraan buruh dan tidak bermain dalam politik praktis.

“Dan itu saya rasa tidak baik sebaiknya memang kalau buruh yang ingin bermain politik itu ada di partai politik. Jangan bawa serikat buruhnya karena kasihan buruhnya,” cetus Sofyan.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh di sejumlah daerah di Indonesia berakhir secara damai. =HSN/LUMING/MRI